topmetro.news – Kinerja Kadis Kesehatan dr Taufiq Ririansyah yang dinilai lamban mendapat sorotan dari anggota DPRD Medan. Seperti penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Medan tetap saja seperti sebelumnya, tidak ada peningkatan.
Soal penyakit DBD tetap selalu terlambat penanganan. Dinkes melakukan tindakan foging setelah terdapat kasus. Sepatutnya dilakukan pencegahan sebelum ada yang terkena DBD,” ungkap anggota Komisi II DPRD Medan, Haris Kelana kepada wartawan usai penyampaian laporan reses masa sidang I Tahun ke tiga TA 2022 saat rapat paripurna DPRD Kota Medan di gedung dewan, pada Senin (14/3).
Menurutnya, Dinkes Kota Medan tidak ada melakukan peningkatan pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan yang siknifikan. “Program di Dinkes Medan terkesan jalan di tempat, minimnya penyuluhan dan sosialisasi tidak transparansi. Bahkan, sejumlah program seperti Digitalisasi belum ada tanda-tanda pelaksanaan. Bila kinerja Kadis masih saja seperti ini, patut Walikota Medan mempertimbangkan jabatan Taufiq Ririansyah,” imbuhnya.
Bahkan dalam laporan resesnya, ia menyebut Dinas Kesehatan tidak ada melakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi Ibu, Balita dan Lansia pada Posyandu maupun Puskesmas setempat.
Sosialisasi Prokes
Begitu juga soal pelayanan Jampersal bagi warga masih minim. Bahkan sosialisasi untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid 19 tidak maksimal.
“Kita minta kepada Kadis terkait hal diatas supaya menjadi perhatian serius. Melakukan peningkatan pelayanan di Puskesmas demi kepentingan umum,” tambahnya seraya mengaku pihaknya akan memanggil Kepala Dinas untuk rapat evaluasi triwulan.
Sorotan yang mereka sampaikan kepada Dinas kesehatan Medan seiring kasus DBD dan lambat penanganan serta pencegahan foging. Seperti di lingkungan 7 dan 9 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan.
Berikutnya di lingkungan 7 dan 8 Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan. Dengan kasus DBD dan Dinkes tidak peduli maka masyarakat yang melakukan foging sendiri.
Di sisi lain, dalam laporan resesnya, Haris menyampaikan, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan mampu berkreasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, Haris menyarankan agar Pemko Medan melalui Bappeda supaya menjalin komunikasi dengan segenap stakeholder sehingga efisien dan memperoleh hasil positif demi kemajuan kota Medan.
Maka pelaksanaan reses supaya di akomodir Pemko Medan dengan skala prioritas. Program yang menjadi kebutuhan utama warga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan harus cepat terealisasi serta mewujudkan visi misi Walikota Medan Boby Afif Nasution.
reporter : Thamrin Samosir
